Jakarta - Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani diperkirakan tidak akan mudah melepaskan diri dari kungkungan kepentingan politik. Posisi pemerintahan SBY yang sudah memasuki tahap kedua akan cenderung mencari posisi aman.
"Jangan lupa atasannya ini (SBY) second term (periode kabinet kedua), kalau first term berpihak kepada rakyat, karena dia ingin dipilih lagi. Kalau second term, tak ada kepentingan dipilih lagi, yang penting soft landing. Siapapun menkeunya, harus siap-siap tidak dibela oleh atasannya," tegas Guru Besar FE UI Rhenald Kasali saat dihubungi detikFinance, Selasa (11/5/2010).
Ia menegaskan menteri keuangan yang baru harus bersih dari unsur partai politik. Namun tantangan menkeu yang baru adalah apakah dia berani melanjutkan reformasi birokrasi dan berani bertentangan dengan para politisi di Senayan. Menurutnya jika mengaca pada pengalaman Sri Mulyani yang harus 'terdepak' oleh kepentingan politik, tantangan Menkeu baru akan berat sekali.
"Saya menyayangkan orang bagus, hidup di dalam politik seperti ini, sementara tidak ada orang yang menjaganya. Ini perlu kerjasama tim, tidak bisa mengatasi ekonomi dengan kekuatan individu," katanya.
Rhenald berpandangan publik saat ini telah terkecoh, dimana ada orang-orang yang telah memutarbalikan cerita kebenaran. Hal ini kata dia selalu terjadi pada orang-orang yang melakukan perubahan.
"Jadi orang yang bagus tiba-tiba di-image-kan menjadi orang yang nggak benar atau kurang inilah kurang itu lah, disajikan sisi negatif," katanya.
Menurutnya dalam kasus Sri Mulyani, bisa menjadi pelajaran bagi menteri keuangan yang baru, terlebih lagi jika menkeu yang baru berasal dari luar partai politik maka siap-siap mengalami hal yang sama dengan Sri Mulyani. Kasus Sri Mulyani, merupakan cerminan sasaran antara, yang dikenakan kepada teknokrat yang tidak punya kekuatan politik.
"Kalau sudah begini saya khawatir tidak ada orang yang bagus yang berani memimpin perkeonomian Indonesia bahkan penagakan hukum di Indonesia. Karena panglimanya adalah politik, semuanya melihat dari kacamata kepentingan politik," ujarnya.
Dikatakannya, banyak orang yang berpandangan, untuk menjadi menteri keuangan yang baru diperlukan orang yang bisa menjembatani untuk kepentingan politik. Hal ini kata dia justru yang diperjuangkan bukan untuk kepentingan rakyat namun untuk kepentingan politik yang syarat konflik kepentingan.
"Jadi bukan ekonomi lagi yang dibangun dan artinya itu kompromi," ucapnya.
Rhenald menilai mencari sosok pengganti Sri Mulyani akan sangat sulit, meski Indonesia banyak memiliki ekonom maupun teknokrat.
"Kalau mencari ekonom yang indeks prestasinya diatas 4 itu banyak, tetapi yang kita perlukan bukan sekedar pinter, tapi yang benar berpihak pada rakyat," ucapnya.
(hen/qom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar